- Kabupaten Lampung Timur: 21 kasus, kerugian Rp3,28 miliar.
- Kabupaten Lampung Utara: 19 kasus, kerugian Rp88,13 miliar.
- Kota Bandar Lampung: 15 kasus, kerugian Rp57,05 miliar.
- Kabupaten Way Kanan: 13 kasus, kerugian Rp8,16 miliar.
- Kabupaten Pesawaran: 12 kasus, kerugian Rp5,66 miliar.
- Kabupaten Tanggamus: 12 kasus, kerugian Rp5,41 miliar.
- Kabupaten Tulang Bawang: 10 kasus, kerugian Rp11,96 miliar.
- Kabupaten Mesuji: 9 kasus, kerugian Rp6,61 miliar.
- Kabupaten Lampung Selatan: 9 kasus, kerugian Rp5,29 miliar.
- Kabupaten Lampung Tengah: 8 kasus, kerugian Rp7,12 miliar.
- Kabupaten Pesisir Barat: 6 kasus, kerugian Rp2,73 miliar.
- Kabupaten Lampung Barat: 5 kasus, kerugian Rp1,50 miliar.
- Kabupaten Tulang Bawang Barat: 4 kasus, kerugian Rp1,91 miliar.
- Kabupaten Pringsewu: 4 kasus, kerugian Rp1,73 miliar.
- Kota Metro: 4 kasus, kerugian Rp1,05 miliar.
Sektor dan Modus Korupsi
Dari total 151 kasus, sektor desa menjadi penyumbang terbesar dengan 69 kasus dan kerugian negara sebesar Rp28,2 miliar.
Jenis korupsi yang paling dominan adalah penyalahgunaan keuangan negara, dengan rincian sebagai berikut:
- 132 kasus (87,4%) terkait penyalahgunaan keuangan negara.
- 10 kasus (6,6%) gratifikasi.
- 7 kasus (4,6%) pemerasan.
- 2 kasus (1,3%) penggelapan dalam jabatan.
Comment