by

Ratusan Wartawan MTB Gelar Aksi di Tubaba, Angkat Isu Anggaran Kominfo

-Daerah-241 Views

Tulang Bawang Barat – Gelombang protes bakal mengguncang Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) awal pekan depan. Ratusan jurnalis dari berbagai media yang tergabung dalam Media Tubaba Bersatu (MTB) turun ke jalan pada Senin, 8 September 2025.

Aksi damai tersebut akan dipusatkan di Kantor Dinas Kominfo Tubaba dan Gedung DPRD Tubaba. Para wartawan menilai pengelolaan anggaran Kominfo dalam dua tahun terakhir sarat kejanggalan dan perlu segera diusut aparat penegak hukum.

Koordinator aksi, Rico Rivaldi, SH., menegaskan kekecewaan kalangan pers tidak lagi bisa dibendung.

“Kami menduga ada penyimpangan serius dalam realisasi anggaran 2024–2025. Pers merasa dirugikan dan publik berhak tahu kemana uang rakyat itu digunakan,” ujarnya, Jumat (5/9/2025).

Rico menambahkan, kebijakan mutasi pejabat Kominfo juga tidak menyelesaikan masalah pokok. Wartawan menilai perlu ada evaluasi total agar pengelolaan informasi dan kerja sama media berjalan sehat dan transparan.

Tuntutan Aksi Wartawan MTB

Dalam aksinya nanti, wartawan MTB membawa lima poin tuntutan utama:

  1. Mendesak Bupati Tubaba mengevaluasi sekaligus mengganti pejabat di Dinas Kominfo.
  2. Meminta Kejaksaan Negeri dan Tipikor Polres Tubaba mengaudit anggaran Kominfo 2024–2025.
  3. Menuntut transparansi dan pemerataan dalam pengelolaan anggaran Kominfo.
  4. Apabila dinilai gagal, anggaran kerja sama media dikembalikan ke masing-masing SKPD.
  5. Menolak aturan-aturan rumit yang dipaksakan Kominfo terhadap media.

Sekretaris MTB, Riki Sanjaya, memastikan jalur hukum dan administrasi aksi sudah ditempuh. Surat pemberitahuan telah dikirimkan ke Polres, Kejari, DPRD, Kominfo, hingga Bupati Tubaba.

“Kami bergerak dengan cara yang sah dan damai, namun akan terus mengawal sampai ada langkah nyata dari Pemkab maupun penegak hukum,” kata Riki.

Aksi ini diprediksi akan menjadi salah satu gelombang protes jurnalis terbesar di Tubaba, yang tidak hanya membawa isu profesi pers, tetapi juga menyentuh kepentingan publik soal transparansi anggaran daerah.(**)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *