PLT Dinas Pendidikan Lampung Selatan Bungkam Soal Proyek Toilet Rp198 Juta, Diduga Tidak transparan
Lampung Selatan – Lampung cadas.id
Polemik proyek pembangunan toilet (jamban) di SDN 2 Margodadi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, terus menuai sorotan. Proyek senilai hampir Rp200 juta yang menggunakan dana APBD ini diduga tidak transparan.
PLT Kepala Dinas Pendidikan Lampung Selatan, M. Darmawan, memilih bungkam saat dimintai konfirmasi. Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan, Cahyadi alias Momoy, juga seolah enggan memberikan penjelasan terkait detail proyek tersebut.
Ketua Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Lampung Selatan, Feki Horison, menyebut pihak dinas tidak mungkin tidak mengetahui adanya proyek besar tersebut.
“Ditengah isu efisiensi anggaran, justru ada proyek toilet bernilai ratusan juta. Ini terkesan pemborosan dan tidak masuk akal. Apakah toilet sekolah itu sekelas hotel bintang lima?” tegas Feki.
Berdasarkan banner informasi yang terpasang, proyek ini memiliki nilai kontrak Rp198.805.019,42 dengan jangka waktu pelaksanaan 120 hari. Kontraktor pelaksana adalah CV Batu Brother, sedangkan konsultan pengawas CV Jagad Pramudita.
Namun, informasi detail seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) tidak ditampilkan. Hal ini memunculkan dugaan kuat bahwa proyek tersebut tidak transparan.
“Cukup tunjukkan saja RAB agar masyarakat tahu. Kalau tidak terbuka, ini bisa jadi temuan aparat penegak hukum,” lanjut Feki.
Sebelumnya, warga Sinar Palembang juga sempat menggelar aksi demo di depan Kantor Bupati Lampung Selatan terkait kasus ini. FPII bersama sejumlah media pun mendesak Bupati Radityo Egi Pratama agar segera mengevaluasi kinerja pejabat Dinas Pendidikan.
“Kalau perlu, copot Sekretaris Dinas Pendidikan yang jelas-jelas menutup diri dari publik,” tambahnya.
Sementara itu, ketika wartawan berusaha menemui pejabat lain di Dinas Pendidikan, baik PLT Kadis, Sekretaris, maupun Kabid Sarana dan Prasarana tidak berada di tempat. Bahkan, upaya menghubungi Cahyadi alias Momoy melalui telepon dan pesan singkat juga tidak mendapat respon.
Kasus ini kini masih menjadi sorotan publik, mengingat nilai proyek yang dinilai tidak wajar serta dugaan lemahnya pengawasan penggunaan anggaran.Tim(As)
Comment