“Kami Seperti Tak Dianggap”
“Sama kami saja sembunyi-sembunyian, apalagi dengan media dan masyarakat. Kami ini seperti pelengkap saja. Tidak pernah dilibatkan,” ujar salah satu pegawai, Jumat (13/6/2025), dengan nada getir.
Mereka juga menyebutkan bahwa absensi saat ini sudah menggunakan sistem digital berbasis aplikasi, sehingga kehadiran secara fisik menjadi bias. “Selama dalam radius 100 meter dari kantor, sudah bisa dianggap hadir,” jelasnya.
Namun ketika ditanya apakah sang Kadis benar-benar terlihat di kantor, mereka hanya saling tersenyum. Salah satu pegawai lain menambahkan, “Beliau itu sebenarnya ada di sekitar kantor… tapi tidak ke kantor,” ucapnya diplomatis.
LSM LIPAN: “Pemimpin Harus Jadi Teladan, Bukan Hantu Kantor!”
Menanggapi situasi tersebut, Ketua LSM LIPAN, Isharudin, angkat suara dan melontarkan kritik keras terhadap Edwin Bavur.
“Ini bukan soal teknis absensi, tapi soal moral kepemimpinan. Seorang kepala dinas seharusnya menjadi teladan, hadir, dan mengayomi. Kalau pegawainya saja kecewa, bagaimana pelayanan bisa optimal?” ujarnya tegas, Sabtu (14/6/2025).
Ia juga mendesak Bupati Way Kanan untuk tidak menutup mata terhadap fenomena ini.
“Bupati harus turun tangan. Jika Kadis PU tidak lagi menunjukkan komitmen dan tanggung jawab, maka sudah saatnya diganti. Jangan biarkan roda pemerintahan tersendat karena satu orang,” tegas Isharudin.
Absensi Digital, Kantor Jadi Sekadar Titik Lokasi?
Penggunaan aplikasi absensi berbasis GPS ternyata menjadi sorotan tersendiri. Sistem ini memang mencatat kehadiran saat berada dalam radius tertentu, namun tidak menjamin interaksi, kepemimpinan, dan pelayanan berjalan sebagaimana mestinya.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik: apakah seorang pejabat cukup hadir secara digital tanpa kehadiran nyata di lapangan?.(**aw/cd/hp/ml)
Comment